5 Bulan Kekosongan Jabatan, Surya Sugianto Desak Pemkab Segera Gelar Seleksi Direktur Umum PT PMgS

Bandung Barat — Kekosongan jabatan Direktur Umum PT Perdana Multi Guna Sarana (PTMGS) yang telah berlangsung selama hampir lima bulan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh muda sekaligus pemerhati kebijakan publik, Surya Sugianto, yang mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelenggarakan seleksi terbuka guna mengisi posisi strategis tersebut.

Menurut Surya, kekosongan jabatan ini berpotensi menghambat kinerja perusahaan daerah, terutama dalam aspek manajerial, pelayanan publik, dan percepatan program bisnis yang telah dirancang sebelumnya.

“BUMD tidak boleh berjalan tanpa nahkoda. Lima bulan tanpa Direktur Umum jelas mengganggu ritme kerja dan menunda banyak keputusan penting,” ujar Surya Sugianto dalam keterangannya.

Surya menegaskan bahwa jabatan Direktur Umum bukan sekadar posisi administratif, tetapi kunci dalam menjaga stabilitas internal, menjalankan arah kebijakan perusahaan, serta memastikan BUMD dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab harus segera membuka seleksi yang profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. Jangan sampai kekosongan ini menurunkan kinerja PT PMgS yang sedang berupaya memperkuat pondasi bisnisnya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemkab Bandung Barat untuk memperkuat tata kelola BUMD melalui proses rekrutmen yang akuntabel dan terbuka bagi profesional yang kompeten.

“Reformasi BUMD dimulai dari kualitas kepemimpinan. Direktur yang kuat akan membawa perusahaan lebih sehat dan berdaya saing,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Bandung Barat terkait jadwal pembukaan seleksi Direktur Umum PT PMgS. Namun Surya berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian agar pelayanan dan operasional perusahaan tidak terhambat lebih lama, serta apabila RUPS diselenggarakan dan menghasilkan keputusan dan kebijakan bisa mempercepat langkah BUMD khususnya PT.PMgS demi mewujudkan harapan bandung barat amanah.

“Semakin cepat diputuskan, semakin baik bagi perusahaan, karyawan, dan kepentingan publik,” tutup Surya.

Aktivis Hima Persis Jawa Barat Lutfi Faudzil Adhiem Dorong RDP, Agar Anggota DPRD KBB Tidak Buta Dan Tuli, Ini Bukan Isu Desa, Ini Isu Kabupaten Bandung Barat

Temuan lapangan memperlihatkan sanitasi rumah warga yang buruk: ventilasi minim, bau menyengat, hingga potensi paparan kuman yang memicu diare dan kecacingan. “Sanitasi dan gizi adalah fondasi kesehatan, dan semua itu berhubungan langsung dengan kemiskinan,” jelas Lutfi.

Kritik pada Kebijakan dan Kepemimpinan Lokal

Lutfi menyayangkan minimnya intervensi pemerintah meski Cihampelas dikenal sebagai kampung asal sejumlah tokoh politik daerah. Menurutnya, situasi ini bertentangan dengan amanat UU Penyandang Disabilitas serta regulasi provinsi maupun kabupaten yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya saat seremonial, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warga. Ini bukan soal belas kasihan, tetapi soal keadilan,” tuturnya.

Dorongan Audiensi dan Rekomendasi Kebijakan

Sebagai tindak lanjut, Lutfi dan Hima Persis Jawa Barat mendorong adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk membahas pemutakhiran data, pendampingan sosial, peningkatan layanan kesehatan dasar, dan pembangunan sanitasi layak di desa.

Ia menegaskan bahwa isu disabilitas bukan hanya persoalan bantuan, tetapi tentang memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan hidup yang setara. “Cihampelas adalah cermin kecil dari masalah yang lebih besar. Jika desa ini bisa diperbaiki, itu bisa menjadi model penanganan inklusi sosial bagi wilayah lain,” ujar Lutfi.

Cihampelas: Pintu Masuk untuk Membaca Bandung Barat

Menurutnya, data yang ditemukan bukan hanya mencerminkan kondisi satu desa, melainkan gambaran awal masalah struktural yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Lutfi menegaskan bahwa Cihampelas hanya sampel awal. Ia menduga angka penyandang disabilitas dan stunting di kecamatan lain berpotensi memiliki pola serupa karena tidak adanya pemutakhiran data komprehensif dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

“Cihampelas itu hanya data permukaan. Kalau kita gali Gunung Halu, Cipatat, Batujajar, Sindangkerta, mungkin kita akan menemukan kondisi yang sama atau bahkan lebih parah. Ini bukan isu desa — ini isu Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Hima Persis Jabar / Red. semut Ibrahim NEWS / Kabar Jabar / Komite Kemanusiaan / Konsolidasi Forum

BUMD KBB PERLU PEMBENAHAN, SURYA SUGIANTO SOROTi KEKOSONGAN PT. PMgS.

                Surya Sugianto, S.E.,  M.M.Inov

Kekosongan Jabatan di PT Perdana Multiguna Sarana, Surya Sugianto Dorong Pembenahan BUMD Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat – Kekosongan jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat, khususnya di PT Perdana Multiguna Sarana (PT PMS), terjadi setelah Direktur Utama, Deden Robby Firman (DRF), ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Polres Cimahi dalam kasus penipuan cek kosong.  

Menyikapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kebijakan daerah, Surya Sugianto, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk membenahi BUMD Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, keberadaan BUMD harus tetap berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi daerah dan penyedia layanan publik.  

> “BUMD adalah aset strategis daerah. Jangan sampai kasus ini menghambat kinerja dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus segera menunjuk pelaksana tugas yang kredibel, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola BUMD lebih transparan dan akuntabel,” ujar Surya Sugianto.  

Surya menambahkan, momentum ini harus dijadikan kesempatan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki manajemen, serta memastikan BUMD benar-benar berfungsi sesuai tujuan awalnya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.  

Dengan adanya pembenahan yang segera dilakukan, diharapkan BUMD Kabupaten Bandung Barat dapat kembali fokus pada pelayanan dan pengembangan usaha yang sehat, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.