Temuan lapangan memperlihatkan sanitasi rumah warga yang buruk: ventilasi minim, bau menyengat, hingga potensi paparan kuman yang memicu diare dan kecacingan. “Sanitasi dan gizi adalah fondasi kesehatan, dan semua itu berhubungan langsung dengan kemiskinan,” jelas Lutfi.
Kritik pada Kebijakan dan Kepemimpinan Lokal
Lutfi menyayangkan minimnya intervensi pemerintah meski Cihampelas dikenal sebagai kampung asal sejumlah tokoh politik daerah. Menurutnya, situasi ini bertentangan dengan amanat UU Penyandang Disabilitas serta regulasi provinsi maupun kabupaten yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya saat seremonial, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warga. Ini bukan soal belas kasihan, tetapi soal keadilan,” tuturnya.
Dorongan Audiensi dan Rekomendasi Kebijakan
Sebagai tindak lanjut, Lutfi dan Hima Persis Jawa Barat mendorong adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk membahas pemutakhiran data, pendampingan sosial, peningkatan layanan kesehatan dasar, dan pembangunan sanitasi layak di desa.
Ia menegaskan bahwa isu disabilitas bukan hanya persoalan bantuan, tetapi tentang memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan hidup yang setara. “Cihampelas adalah cermin kecil dari masalah yang lebih besar. Jika desa ini bisa diperbaiki, itu bisa menjadi model penanganan inklusi sosial bagi wilayah lain,” ujar Lutfi.
Cihampelas: Pintu Masuk untuk Membaca Bandung Barat
Menurutnya, data yang ditemukan bukan hanya mencerminkan kondisi satu desa, melainkan gambaran awal masalah struktural yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Lutfi menegaskan bahwa Cihampelas hanya sampel awal. Ia menduga angka penyandang disabilitas dan stunting di kecamatan lain berpotensi memiliki pola serupa karena tidak adanya pemutakhiran data komprehensif dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Cihampelas itu hanya data permukaan. Kalau kita gali Gunung Halu, Cipatat, Batujajar, Sindangkerta, mungkin kita akan menemukan kondisi yang sama atau bahkan lebih parah. Ini bukan isu desa — ini isu Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.
Hima Persis Jabar / Red. semut Ibrahim NEWS / Kabar Jabar / Komite Kemanusiaan / Konsolidasi Forum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar